Hikmah: Refleksi Hari Kebangkitan Nasional Untuk Indonesia Emas

Oleh : Dr. Budi Utomo, S.Th.I., MA

Jakarta, www.istiqlal.or.id - Kebangkitan Nasional merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional dan paham kebangsaan, ditandai dengan berdirinya Boedi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Secara teori ilmiah bahwa paham kebangsaan belum dikenal saat Al-Qur`an turun, dan baru muncul dan berkembang di Eropa pada abad ke-18 namun Al-Qur`an telah menjelaskan keberadaan bangsa-bangsa tersebut. Hal ini tergambar jelas dalam Surat al-Hujurât/49 ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Ayat melandasi dua teori. Pertama,teori persamaan hak bagi manusia (Nazhariyyah al-Musâwah). Persamaan ini berlaku untuk seluruh manusia tanpa melihat etnis, warna kulit, kedudukan, keturunan, danlain sebagainya. Kedua,  teori pengakuan  atas  eksistensi  bangsa-bangsa (syu’ûb,  bentuk tunggalnya: sya’b) dan suku-suku bangsa (qabâil, bentuk tunggalnya: qabilah). Eksistensi bangsa-bangsa dan suku bangsa ini diakui dan dikehendaki oleh Allah. Keberadaannya bukan untuk berbangga-bangga apalagi melecehkan pihak lain, namun   untuk   saling   mengenal  satu   sama lain, termasuk   mengenali kekurangan dan kelebihan pihak lain.

Islam di Indonesia ada dalam peradaban dan tidak secara formal muncul di permukaan. Agama dan negara dikawinkan menjadi satu dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan panduan kitab suci. Hal ini sesuai semangat Mîtsâq Madinah yang dilahirkan pada tahun kedua setelah Nabi Hijrah. Ini adalah piagam yang paling orisinil; untuk kemanusiaan dan demokarsi, The Original conception of human rights democracy. Piagam Madinah tersebut berisi 47 pasal, mengusung prinsip dalam ummatan wa- hidatan: ummat yang satu, kerjasama menghadapi musuh yang menyerang termasuk pembiayaan dalam peperangan dan kebebasan menjalankan keyakinan. Pasal 47 sebagai ketentuan penutup begitu amat berwibawa dan tegas menyatakan tidak membela orang zalim dan khianat. Piagam ditandatangani oleh Rasulullah Muhammad shallâ Allâh ‘alaihi wa sallam.

Dari piagam ini dapat diambil poin pelajaran, diantaranya:

1. Yang harus diperjuangkan adalah ukhuwwah baina al-muslimîn bukan ukhuwwah Islâmiyyah, mempersatukan umat Islam bukan mempersatukan persepsi keagamaan. 
2. Harus ada batasan pada ukhûwwah baina al-adyân, sehingga harus dipilah antara yang bisa dikerjakan bersama sebagai rahmatan li al-’âlamin dan yang tidak melampaui rahmatan li al-muslimîn. 
3. Untuk qabîlah-qabîlah diluar hukum syariat dipersilahkan menggunakan kebiasaan masing-masing. Hal ini mengindikasikan adanya status dalam adat selagi menjadi ‘urf yang tidak menyelisihi syari’at. 
4. Islam akan tegak selagi pilar Islam ditegakkan, pilarnya adalah kepastiaan hukum.  Hukum ditegakkan baina an-nâs bukan baina al-muslimîn. 
5. Ketika Madinah diserang semua harus membela nasionalisme Madinah. Hal ini sudah menjadi fiqh namun trategi implementatif ini sulit dilaksanakan karena umat melupakan sejarah. 

Tidak satupun kalangan intelektual muslim yang menolak kebenaran absolut kitab suci Al-Qur`an. Namun penyangkalan terhadap penafsiran-penafsiran teks bukanlah sesuatu hal haram dalam khazanah keilmuan Islam. Pandangan seseorang terhadap tafsir tertentu menjadikanya berpegang kuat pada sebuah pemahaman dan kemudian berproses menjadi ideologi. Ideologi adalah hujjah dan alasan kuat yang merupakan hasil dari pandangan umum masyarakat yang dijadikan pembenaran atas segala sesuatu yang dilakukan. Worldview dan paradigma sosial memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat sehingga kerap dijadikan alasan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, ketika terdapat kesewenangan dan penyimpangan berlangsung, maka perilaku dan ekspresi tindakan keliru ini masih bisa dipahami pihak lain yang memiliki pandangan serupa.

Terjadinya konflik yang menyandingkan worldview hasil budi daya pemikiran manusia yang bersifat sementara dengan tafsiran Kitab Suci yang diasumsikan sebagai Islamic worldview merupakan sebuah fenomena menarik setelah Clash of Civilization milik Samuel P. Huntington. Clash of Worldview merupakan level selanjutnya dari Clash of Civilization. Worldview Barat dengan konsep manusia berhadapan dengan worldview Islam yang yang mengusung konsep Tuhan.

Konsep yang telah diputuskan dan disepakati sebagai ideologi negara harus diisi dan diimplementasikan. Dekontruksi terhadap masalah ini akan menghabiskan waktu yang panjang yang berpotensi untuk menghilangkan banyak capaian positif yang sudah diraih. Dekontruksi yang harus dilakukan adalah dalam sikap, bukan mengutak-atik isi dan esensi. Kenyataan politik menunjukkan bahwa Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam melainkan negara Pancasila. Oleh karenanya, secara formal kelembagaan umat Islam tidaklah mungkin mewujudkan prinsip Islam tentang hukum terutama dalam bentuknya yang resmi seutuhnya. Dalam tata hukum di Indonesia, hukum akan dapat diberlakukan jika telah ditetapkan oleh lembaga negara seperti parlemen, sehingga hukum yang belum ditetapkan oleh lembaga negara tidak dapat disebut sebagai hukum.

Langkah terbaik bagi bangsa Indonesia adalah berupaya menemukan kembali “kebangsaan” dengan memberikan makna baru daripada mencari paham kebangsaan baru yang belum tentu cocok dengan karakter sosial, demografi serta struktur masyarakat. Hal ini dikarenakan tiga hal. Pertama, secara historis bangsa Indonesia telah mengalami dialektika panjang untuk sampai kepada terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kebangsaan Indonesia adalah hasil dari suatu sikap inklusif dari segenap elemen masyarakat yang bermuara kepada sikap untuk saling memberi dan menerima segala macam perbedaan. Bhineka Tunggal Ika adalah bukti bahwa perbedaan dapat dijadikan sebagai inti dari persatuan bangsa. Ketiga, wawasan kebangsaan Indonesia telah terbukti ampuh dalam menghadapi berbagai ujian untuk mempertahankan kemerdekaan. Termasuk juga mematahkan usaha kembalinya penjajah asing maupun gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Refleksi tertinggi dalam pembahasan ini adalah penerimaan akan kenyataan bahwa segala keberagaman yang ada adalah bagian dari rencana Penguasa semesta. Pengingkaran terhadap adanya diversitas dan pluralitas sama dengan melawan kehendak Tuhan. Bhineka Tunggal Ika menjadi perspektif terbaik dalam merawat keberagaman di Indonesia. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Pengutipan seloka ini tidak dimaksud untuk mengambil makna teks ini apa adanya, namun lebih pada filosofi makna umum di dalamnya. 

Multikulturalisme dan pluralisme dalam tatanan sosial kehidupan umat Islam pada masa awal menarik untuk dilihat. Kondisi keyakinan yang dianut penduduk Arab pada masa sebelum kedatangan Islam sangat majemuk. Ada yang mengimani ke-Esa-an Allah, ada yang beriman kepada Allah namun masih menyembah berhala, ada yang hanya menyembah berhala atau kekuatan selain Allah dan ada yang tidak mengimani apapun. Bila dibandingkan dengan keadaan masyarakat Indonesia sampai hari ini hal tersebut masih sangat relevan. Bahkan diversitas Indonesia menjadi lebih bermakna ketika melihat kenyataan bahwa sebaran kepulauan dari timur ke barat yang begitu amat banyak, dari yang besar sampai pulau-pulau kecil yang berserak. Wallahu A’lam.