Majelis Muzakarah Masjid Istiqlal (M3I) bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Cides ICMI) sukses melaksanakan acara Muzakarah Tematik yang bertajuk "Resolusi Umat: Penanggulangan Bencana dengan Eko-Teologi" di Ruang VVIP Masjid Istiqlal, pada Selasa (27/01/2026).
Muzakarah tersebut menekankan pada menjaga alam bukan sekedar masalah teknis atau ekologi semata, melainkan amanah spiritual.
Kegiatan ini dibuka dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Majelis Muzakarah Masjid Istiqlal dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) mengenai kerja sama penyelenggaraan muzakarah.
Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Direktur Majelis Muzakarah Majid Istiqlal, Andi Faisal Bakti, dan Wakil Ketua Harian IAEI, Agustianto Mingka yang disaksikan langsung oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasaruddin Umar.
Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dilepaskan dari cara pandang teologi yang selama ini terlalu berpusat pada kepentingan manusia (antroposentris) dan bersifat eksploitatif. Menurutnya, menyerukan pentingnya transformasi teologis guna menumbuhkan kesadaran ekologis yang lebih kuat di kalangan umat beragama.
Mengutip dari Paus ke-14 “Hanya bahasa agama yang mampu menyayangi alam semesta. Bahasa hukum, birokrasi, politik, dan pemerintah tidak efektif dalam menjinakkan kerakusan manusia terhadap alam,” ujar KH. Nasaruddin Umar.
KH. Nasaruddin Umar, Menegaskan bahwa alam merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat sakral. Menyoroti fenomena kerusakan alam yang terjadi saat ini, menurutnya, tindakan tersebut sama dengan memandang rendah kesucian ciptaan Tuhan. Ia juga mendorong konsep re-sacralisation of nature atau penyucian kembali alam dalam kesadaran umat beragama.
“Air, pohon, gunung, dan seluruh ekosistem adalah bagian dari tanda-tanda Tuhan. Jika alam dirusak, maka dampaknya bukan hanya ekologis, tetapi juga kemanusiaan. Bencana yang meningkat hari ini adalah peringatan agar manusia kembali bersahabat dengan alam.” jelasnya.
Raditya Jati, Deputi Bidang Sistem dan Strategi (Deputi 1) BNPB menjelaskan bahwa meningkatnya frekuensi bencana tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia yang mengabaikan keseimbangan alam. Oleh karena itu, ia menilai pendekatan teknis semata tidak cukup tanpa disertai kesadaran teologis dan sosial.
“Tidak ada namanya bencana alam. Alam itu tidak merusak, kita yang membuat itu jadi rusak. Soal ekoteologi, kita harus memahami dulu perilaku kita di bumi ini,” tegas Raditya Jati
Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, juga memaparkan peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi yaitu bencana yang terjadi akibat perubahan iklim. Bencana hidrometeorologi terbagi menjadi hidrometeorologi basah dan kering.
Pada puncak musim hujan Januari-Februari, potensi bencana meliputi banjir, banjir bandang, dan longsor. Sementara pada musim kemarau Juni-September, ancaman bergeser pada kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
“Jika ditanya kapan potensi bencana terjadi, jawabannya hampir sepanjang tahun, karena memang Indonesia berada di wilayah dengan dinamika iklim yang tinggi, ujar Fachri.
Selain itu, Fachri juga menyoroti dampak perubahan iklim yang kian nyata, ditandai dengan meningkatnya kejadian hujan ekstrem, suhu udara yang terus naik, serta meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Menutup kegiatan, Sebagai umat yang beriman, mari wujudkan kepedulian pada ciptaan Tuhan dengan aksi nyata. bersama bisa mengurangi dampak bencana dan menjaga keharmonisan alam. (TANZA-VISCHA/Humas dan Media Masjid Istiqlal)
Dapatkan informasi seputar masjid istiqlal
Ikuti channel kami di WhatsApp untuk update kegiatan, pengumuman, dan informasi penting.
